KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MENDORONG INSIATIF IMPLEMENTASI ADAPTASI BERBASIS EKOSISTEM MANGROVE MELALUI KERJASAMA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) PADA “PROJECT ON STRENGTHENING CAPACITY OF SUSTAINABLE MANAGEMENT OF MANGROVE FOR ECOSYSTEM-BASED ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE”

JBN, Denpasar- Selasa (3/9), bertempat di Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diwakili oleh Sekditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) melakukan penandatanganan dokumen Record of Discussions (RoD) on Project on Strengthening Capacity of Sustainable Management of Mangrove for Ecosystem-Based Adaptation to Climate Change dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Kerjasama teknis di bidang Konservasi Mangrove Indonesia dengan fokus pada peningkatan kapasitas pengelolaan mangrove sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh KLHK dengan JICA di Bali melalui Mangrove Information Center (MIC) pada Tahun 2001. 

Hutan mangrove yang tumbuh di zona pasang surut di wilayah pesisir, tidak hanya menyediakan beragam sumber daya alam namun berkontribusi pula terhadap pengurangan risiko bencana seperti mengurangi dampak gelombang dan cuaca ekstrim, melindungi pantai dari abrasi/erosi, mencegah intrusi air laut, menyaring polutan. Dalam mendukung upaya pengendalian perubahan iklim baik mitigasi maupun adaptasi, Pemerintah Indonesia memperkuat kebijakan dan langkah-langkah untuk mengurangi dampak perubahan iklim diantaranya melalui kajian kerentanan dan risiko ekosistem mangrove terhadap perubahan iklim. Kebijakan tersebut bermanfaat sebagai salah satu basis pengembangan adaptasi berbasis ekosistem serta konservasi dan pemulihan ekosistem mangrove.

Dalam sambutannya, Sekditjen PPI, Noer Adi Wardoyo menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang melalui JICA yang mendukung Proyek Penguatan Kapasitas Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan untuk Adaptasi Berbasis Ekosistem terhadap Perubahan Iklim di Indonesia. Proyek kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan mangrove berkelanjutan dalam perspektif Adaptasi Berbasis Ekosistem terhadap perubahan iklim dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan lingkungan dan sosial terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir Indonesia.

Lebih lanjut Adi Wardoyo menyampaikan bahwa Direktur Adaptasi Perubahan Iklim sebagai Director Project  akan bertanggung jawab atas pengelolaan proyek kerjasama ini melalui 4 strategi, yaitu memperkuat fungsi MIC terkait EbA terhadap perubahan iklim; memberikan rekomendasi kebijakan berbasis ilmiah untuk pengelolaan mangrove berkelanjutan terkait EbA terhadap perubahan iklim; mengembangkan model pengelolaan mangrove berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan lingkungan dan sosial terhadap perubahan iklim; serta mendukung fungsi World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat global dalam pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas untuk pengelolaan mangrove berkelanjutan.

“Saya ingin mengajak kita semua untuk terlibat aktif, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dan harapannya proyek kerjasama ini sukses di Indonesia” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Chief Representative of JICA Indonesia, Takeda Sachiko merasa senang dapat melanjutkan kerjasama dengan KLHK selama tiga dekade dalam bidang konservasi mangrove dan pengelolaan berkelanjutan. Sejarah panjang kerjasama mangrove sudah dimulai JICA pada tahun 1992, sebuah proyek untuk mengembangkan teknik rehabilitasi mangrove di Lombok dan di Bali. Setelahnya, sebagai salah satu best practice kerjasama KLHK dan JICA yaitu MIC yang berperan penting sebagai pusat pengetahuan pengelolaan mangrove berkelanjutan dan pendidikan lingkungan hidup. Kawasan Tahura Ngurah Rai menjadi salah satu lokasi proyek memorial yang pernah dilakukan kegiatan rehabilitasi pada tahun 1990-an dan menjadi salah satu kawasan konservasi mangrove terpenting di Indonesia yang dimanfaatkan untuk lokasi Upacara Penanaman Mangrove G20. 

Selanjutnya pada Tahun 2022, JICA bersama Dr. Sakaguchi sebagai saksi sejarah kerjasama mendukung upgrading MIC untuk memperbaharui fungsi pameran dan pelatihannya. “Berdasarkan hal tersebut, maka dengan senang hati saya umumkan hari ini, kerjasama baru untuk memperkuat kapasitas pengelolaan mangrove berkelanjutan untuk adaptasi berbasis ekosistem terhadap perubahan iklim” ujarnya. Sachiko juga menyampaikan bahwa dengan meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap Mangrove sebagai solusi berbasis alam terhadap perubahan iklim, maka peran kerja sama Indonesia dan Jepang dalam hal pengelolaan mangrove berkelanjutan ini pun menjadi semakin penting, dan kita bertanggung jawab untuk menunjukkan pengetahuan dan praktik terbaik kepada masyarakat internasional demi masa depan mangrove yang lebih baik. “Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran KLHK, JICA akan melakukan yang terbaik untuk mendukung teman-teman tercinta di KLHK” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Senior Advisor Department of Global Environment of JICA, Noriaki Sakaguchi mempresentasikan Proposal Proyek Penguatan Kapasitas Pengelolaan Mangrove berkelanjutan untuk Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Ekosistem yang dilakukan oleh JICA bersama KLHK. Dijelaskan bahwa dalam proyek kerjasama ini melibatkan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) serta Badan Standarisasi Instrumen (BSI) KLHK sebagai penanggung jawab strategi pengelolaan mangrove berkelanjutan dalam rangka mendukung implementasi World Mangrove Center Bali Grand Forest Park sebagaimana diamanatkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 143 tahun 2024. Proyek ini akan memperkuat kapasitas pengelolaan mangrove berkelanjutan dan berkontribusi mendukung peningkatan kapasitas organisasi dan personel yang bertanggung jawab atas pengelolaan mangrove; pengembangan rekomendasi kebijakan berbasis informasi ilmiah untuk menilai ketahanan dan kerentanan wilayah pesisir; serta pengembangan model pengelolaan mangrove berkelanjutan untuk rehabilitasi, konservasi serta usaha perhutanan sosial berbasis masyarakat dan kemitraan pemerintah dan swasta. Proyek kerjasama ini juga akan berkontribusi pada capaian target NDC Indonesia pada Tahun 2030.

Selain para pejabat yang terlibat dalam penandatanganan, turut hadir pula dari Pemerintah Jepang yang diwakili oleh Minister of Economic Affairs, Embassy of Japan dan Senior Vice President of JICA. Sementara itu dari KLHK juga hadir perwakilan dari Biro Kerjasama Luar Negeri KLHK, perwakilan Badan Standarisasi Instrumen LHK, Kepala Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion Bali Nusra, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Unda Anyar sekaligus mewakili Ditjen PDASRH, Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo serta Kepala Bagian Program Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknis Setditjen PPI, dan hadir pula perwakilan dari Pemda Bali, yaitu Kepala UPTD Tahura Ngurah Rai. 

Selain menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama, para undangan yang hadir berkesempatan untuk melihat fasilitas MIC (exhibition room dan minitheater) serta tracking mangrove. Selama  berkeliling, para tamu undangan mendapatkan pendampingan dari staf Balai PPI JabalNusa yang memberikan informasi terkait  sejarah Pembangunan Hutan Mangrove di Kawasan Tahura Ngurah Rai mulai Tahun 1992 dan pengembangannya hingga sekarang. 

Kehumasan Balai PPI JBN (ES)