KLHK ANTISIPASI KARHUTLA MENJELANG RAMADHAN DAN IDUL FITRI TAHUN 2024

PKHL- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengantisipasi potensi karhutla menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, untuk itu KLHK menggelar Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Karhutla Tahun 2024 di Rupatama KLHK, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (16/2/2024). Kewaspadaan akan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Ramadhan dan Idul Fitri ini telah menjadi arahan Presiden RI.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras semua pihak baik kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah di tahun 2023 sehingga angka karhutla dapat turun 29,59 persen dibandingkan tahun 2019, dengan kondisi El Nino yang bahkan lebih kuat.

“Berdasarkan dari pengalaman sejak tahun 2015, upaya pencegahan karhutla melalui solusi permanen yang terdiri dari tiga langkah yaitu analisis iklim dan langkah, pengendalian operasional, serta pengelolaan lanskap telah menunjukkan keberhasilan penurunan karhutla,” terang Siti.

Siti menyebutkan bahwa salah satu upaya pengendalian karhutla yaitu operasi Teknologi Modifikasi cuaca (TMC). Mulai tahun 2019 dimana situasi sangat sulit, TMC menjadi hal baru sekaligus penting yang dapat dijadikan sebagai percontohan aksi pencegahan karhutla di luar negeri. Operasi TMC di Indonesia tidak hanya dilaksanakan untuk pengendalian karhutla, tetapi pada beberapa momen kenegaraan dapat dilaksanakan untuk mengantisipasi hujan.

“Dalam rangka pencegahan karhutla, rencana TMC akan dilaksanakan mulai bulan Februari hingga nanti Oktober tahun 2024. Selain melalui TMC, pencegahan karhutla berupa patroli dan penyadartahuan sebagai antisipasi pengendalian karhutla pada bulan Ramadhan,” sebut Siti.

KLHK mencatat hingga Februari 2024, telah terjadi karhutla di sebagian wilayah Sumatera Utara dan Riau. Hal ini terjadi karena pada wilayah tersebut sudah mulai memasuki musim kering periode pertama. “Ini menjadi penting untuk dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap kejadian karhutla di daerah rawan,” tekan Siti.

Siti mengingatkan bahwa potensi El Nino tahun 2024 ini masih berada pada level moderat, sehingga upaya pengendalian karhutla harus terus ditingkatkan. Kesiapsiagaan harus sudah dimulai serta perlunya langkah cepat di lapangan.

Hadir pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengendalian perubahan Iklim, Laksmi Dhewanthi, memaparkan penurunan titik panas atau hotspot tahun 2023 sebesar 59,92 persen. Jika dibandingan tahun 2019 pada kondisi yang sama dengan disertai El Nino. Penurunan hotspot ini juga berbanding lurus dengan penurunan luas karhutla sebesar 29,59 persen dan penurunan emisi sebesar 69,74 persen. Penurunan angka ini sebagai bentuk keberhasilan upaya pengendalian karhutla bersama para pihak.

“Upaya-upaya pengendalian karhutla 2023 dilaksanakan melalui kegiatan patroli, operasi TMC, peningkatan kapasitas Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta penetapan status siaga darurat,” lanjut Laksmi.

Laksmi menjelaskan rencana kegiatan pengendalian karhutla tahun 2024 melalui monitoring, penetapan peta rawan dan sasaran pencegahan, TMC, patroli dan pemadaman tepat waktu sebelum terjadi krisis karhutla. Pembelajaran dari tahun 2023, tentang pentingnya timing pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasional lapangan seperti pelaksanaan TMC.

“Pelaksanaan TMC tahun 2024 direncanakan akan dilaksanakan di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada Februari hingga Oktober. Pelaksanaan TMC ini dilakukan untuk tujuan pembasahan lahan dan fire suppression,” imbuh Laskmi.

Laksmi menekankan pentingnya peningkatan upaya pengendalian karhutla dengan meningkatkan pengawasan, merevitalisasi sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas sumber daya, mengoptimalkan penggunaan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT), serta meningkatkan penyadartahuan.

Pada rapat koordinasi teknis ini turut hadir sebagai narasumber Kepala BRGM, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, dan Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, serta hadir perwakilan dari TNI, POLRI, Kemenkopolhukam, dan jajaran lingkup KLHK.

sipongi.menhlhk.go.id