KLHK BERSAMA PEMPROV NTT PERKUAT SINERGI PENGENDALIAN KARHUTLA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama-sama perkuat sinergi pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTT (13/9/2023).

Tim supervisi KLHK yang terdiri dari Staf Khusus Menteri LHK Bidang Media Komunikasi, Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengembangan Generasi Muda dan Pramuka, Kepala Balai PPI Jawa Bali Nusa Tenggara, tim dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL), serta tim dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik (KKHSG)

Koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan di Kantor Gubernur NTT dengan melibatkan seluruh stakeholders di NTT. Kegiatan tersebut dibuka oleh Pj. Gubenur NTT dan sambutan oleh Staf Khusus Menteri LHK Bidang Komunikasi. Paparan perkembangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan disampaikan oleh perwakilan Direktorat PKHL, BPBD NTT, Kapolda NTT, Danrem Wirasakti, dan Kepala BBKSDA NTT kemudian dilanjutkan dialog bersama.

"Momen ini sangat penting untuk dapat mengukur sejauh mana kesiapan kita dalam menghadapi tantangan karhutla tahun ini di Provinsi NTT,” ujar Staf Khusus Menteri LHK Bidang Komunikasi, Jhonny Siahaan dalam sambutannya.

Koordinasi ini dilakukan sebagai langkah antisipasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di NTT, terutama saat memasuki puncak musim kemarau. KLHK mencatat total area kebakaran hutan dan lahan di NTT hingga 31 Agustus 2023 mencapai 50.396,76 Ha dan merupakan Provinsi dengan luas area terbakar kedua tertinggi di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Tim Supervisi KLHK secara simbolis menyerahkan pompa punggung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

“Kedepannya kita berhadap ini menjadi langkah nyata kerjasama yang lebih baik antara pusat dan daerah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan”, tegas Jhonny.

Supervisi pengendalian karhutla di NTT ini merupakan kegiatan supervisi lanjutan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh tim yang sama di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada akhir Agustus lalu.