Bandung, 30 Juli 2024, Dinas Kehutanan Jawa Barat melaksanakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Sinkronisasi Data Mitigasi Perubahan Iklim. Kegiatan dilaksanakan pada 30 Juli 2024 dan dihadiri seluruh perwakilan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah I sampai dengan CDK Wilayah IX. Hadir sebagai narasumber adalah Haryo Pambudi, Kepala Balai PPI Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dengan pemaparan materi review sinkronisasi data mitigasi perubahan iklim melalui SRN dan coaching penyusunan dokumen rencana aksi mitigasi.

Kegiatan FGD diawali dengan penyamaan persepsi tentang perbedaan Data Kegiatan, Data Aksi, dan Data Aktivitas. Penyamaan persepsi ini penting dilakukan agar data teknis yang di input di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN) sesuai dengan kondisi di lapangan. Haryo juga mengungkapkan pentingnya registri aksi di SRN sebagai mandat dari artikel 13 Paris Agreement, dimana setiap pihak wajib secara teratur memberikan informasi berupa laporan inventarisasi nasional tentang sumber emisi gas rumah kaca dan penurunannya dengan metodologi yang disepakati oleh IPCC. Selain itu, SRN diperlukan untuk melacak progress dalam implementasi kontribusi nasional dalam penurunan gas rumah kaca, termasuk sumberdaya (peningkatan kapasitas, pendanaan, alih teknologi, dan tenaga ahli) yang digunakan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan desain dokumen rencana aksi mitigasi rencana kerja FOLU Net Sink 2030 Provinsi Jawa Barat. Masing-masing CDK Jawa Barat telah mendapatkan proporsi pembagian Rencana Operasional (RO) FOLU Net Sink 2030, mulai dari RO 1. Pencegahan Deforestasi pada Lahan Mineral, RO.3 Pencegahan Degradasi Hutan Alam pada Konsesi, RO.4 Pembangunan Hutan Tanaman, RO.7 Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi, RO.8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi, RO.11 Perlindungan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan RO.12 Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Seluruh rencana operasional tersebut dibagi berdasarkan analisis geospasial dengan mempertimbangkan Indeks Prioritas Lokasi (IPL), Indeks Jasa Lingkungan (IJL) dan Indeks Kelembagaan (IK) sesuai Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030. Untuk mempertajam rencana-rencana aksi mitigasi yang akan dilakukan, Haryo mengungkapkan pentingnya melakukan analisis penyebab deforestasi dan degradasi dengan menggunakan metode Key Category Analysis (KCA) agar aksi-aksi mitigasi yang dilakukan dapat menjawab permasalahan yang ada di masing-masing CDK.  Analisis KCA dilakukan dengan matriks perubahan tutupan lahan dan mencari angka kumulatif penyumbang emisi terbanyak (95%) berdasarkan perubahan tutupan lahan sejak tahun 2012 -2022. Selain secara manual, penghitungan KCA dapat dilakukan dengan menggunakan tools https://signsmart.menlhk.go.id/

Analisis penyebab deforestasi dan degradasi merupakan salah satu bagian dari empat kuadran dalam penyusunan DRAM, tiga kuadran lainnya yaitu penentuan baseline berdasarkan matriks penutupan lahan, intervensi yang dilakukan berdasarkan luasan RO, dan rencana implementasi dengan mempertimbangkan potensi stok karbon yang ada.  Haryo menambahkan bahwa penyusunan DRAM dilakukan berdasarkan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan daerah dan dapat digunakan untuk mengisi gap keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat.

Selain pembahasan DRAM, peserta diberikan penjelasan gambaran umum terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang terdiri dari perdagangan karbon, Result Based Payment (RBP), pungutan atas karbon dan mekanisme lainnya yang akan diatur oleh perundang-undangan. Tindak lanjut dari kegiatan FGD ini adalah identifikasi terkait penyebab deforestasi dan degradasi hutan di masing-masing CDK Provinsi Jawa Barat

Kehumasan BPPI Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Farhan Fauzan

Pamela Ayu Andrea JS

Hari Sudrajat

Satrio Sapta Nugroho