MENTERI LHK AJAK SEMUA PIHAK BEKERJASAMA MENGENDALIKAN KARHUTLA

JAKARTA (PKHL) – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengajak semua pihak meningkatkan kerja sama dan bahu membahu mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2024. Tantangan dalam penanggulangan karhutla pada tahun ini lebih berat karena bersamaan dengan Pilkada mulai Juli hingga November. Hal ini disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Khusus Antisipasi dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Jakarta (14/3/2024).

“Hingga 29 Februari 2024, kebakaran hutan sudah mencapai 10.909 hektare. Di gambutnya masih 1.000-an hektare. Ini masih dijaga dengan baik oleh kawan-kawan di daerah. Daerah yang mesti waspada di Kalimantan Timur, sebagian Riau juga masih harus diwaspadai dan di Aceh. Kalau lihat akumulasinya dari sisi hutan dan non-hutan, karhutla di wilayah hutan hanya 11%, lainnya di areal-areal masyarakat yang tidak bertuan,” jelas Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa tahun lalu dengan fenomena El Nino yang menimbulkan kekeringan, luas karhutla turun 29,95% atau berkurang 488.064 hektare dibandingkan 2019 yang juga mengalami fenomena El Nino. 

“Titik panas (hotspot) juga mengalami tren penurunan. Dari sekitar 70 ribu pada 2015 menjadi 29 ribu pada 2019, dan terakhir 14 ribu pada 2023 (berdasarkan satelit Terra-Aqua NASA). Jadi mengalami penurunan yang signifikan,” terang Siti Nurbaya.

Hasil perhitungan luas karhutla per Desember 2023 mencapai 1,16 juta hektare. Tetapi ternyata 370.000 dari 1,16 juta itu adalah padang rumput. Jadi habis terbakar dia hijau kembali seperti di Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga Papua Selatan.

Area karhutla di beberapa provinsi memang rawan masih cukup tinggi. Provinsi yang menempati lima teratas karhutla di Indonesia yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Karhutla di daerah-daerah tersebut banyak yang terjadi di lahan terlantar atau tak bertuan.

Menurut Siti, upaya pemadaman telah dilakukan dengan baik oleh pemangku kepentingan di daerah. Sesuai dengan arahan presiden kita terus melakukan pendekatan dengan solusi permanen pengendalian karhutla dengan melakukan solusi permanen pengendalian karhutla. KLHK menerapkan pada langkah analisis iklim dan langkah, pengendalian dan pengelolaan lanskap. Ditindaklanjuti dengan aksi di lapangan, seperti modifikasi cuaca, aktivasi pos komando, penegakan hukum hingga pengendalian pengelolaan gambut, serta pelibatan masyarakat dalam pengendalian karhutla.

“Setelah kejadian karhutla besar pada 2019, lanjutnya, pemerintah tetap memakai pendekatan penanganan solusi permanen pengendalian karhutla. Kita di Indonesia partisipasi masyarakatnya ternyata sangat baik. Langkah penanganan dengan menggunakan teknologi modifikasi cuaca juga terus dilakukan,” ujarnya.

Menteri LHK juga mengapresiasi upaya Menteri Dalam Negeri bersama Kapolda dan Pangdam untuk memetakan desa-desa sasaran. Termasuk pemanfaatan Biaya Tidak Terduga APBD dan rencana Dana Desa dimanfaatkan untuk pengendalian karhutla di desa rawan bencana.

“Ini sudah ada datanya, setiap waktu terus kita improve,” kata Siti Nurbaya. Menteri LHK juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PAN-RB karena 2000-an lebih Manggala Agni di seluruh Indonesia telah diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).