DITJEN PPI PERKUAT ARSITEKTUR REDD+ PROVINSI MALUKU

MALUKU (DITMPI)- Untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta dari semua stakeholder yang ada serta dapat menyiapkan arsitektur REDD+ di Provinsi Maluku, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan kegiatan Workshop Penguatan Arsitektur REDD+ dalam mendukung Strategi Nasional REDD+ 2021-2030 di Provinsi Maluku (21/08/2024). Provinsi Maluku sendiri telah mendapatkan alokasi dana Pembayaran Berbasis Kinerja (Result Based Payment/RBP) REDD+ sebesar USD 1.173.431 atau sekitar Rp 17.601.465.000.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Yulia Suryanti menyampaikan bahwa KLHK sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Maluku dalam mendukung pencapaian target NDC Nasional khususnya melalui implementasi REDD+. Pertemuan kali ini sebagai langkah awal dalam penyiapan arsitektur REDD+ di Provinsi Maluku untuk mendukung peluang pendanaan yang ada.

”Provinsi Maluku juga memiliki tutupan hutan yang luas, berdasarkan data KLHK tahun 2019 luas Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD+ Provinsi Maluku sebesar 3.000.937 ha”, jelas Yulia.

”Dari perolehan dana RBP REDD+ dan juga luas kawasan hutan, Provinsi Maluku merupakan provinsi potensial untuk implementasi REDD+, sehingga Maluku perlu menyiapkan arsitektur REDD+, ujar Yulia.

Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Maluku Sadali Ie menyampaikan, untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam penurunan Emisi GRK Pemerintah Provinsi Maluku akan terus meningkatkan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara konsisten.

”Diharapkan dengan dana RBP REDD+ tersebut dapat mengurangi berbagai permasalahan bidang kehutanan di Maluku seperti kemiskinan masyarakat sekitar hutan, konflik tenurial, kebakaran hutan dan lahan, lahan kritis, dan pembalakan liar”, urai Sadali.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan upaya penguatan kelembagaan REDD+ dengan membentuk kelompok kerja REDD+, Tim Kerja Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Tim Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim, dan Tim Kerja FoLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Maluku.

Workshop dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala OPD Provinsi Maluku, Tim Pokja REDD+ Provinsi Maluku, perwakilan Akademisi, dan Mitra Pembangunan, perwakilan Unit Pelaksana KLHK, perwakilan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kemenkeu, Perwakilan IPSDH dan Eselon II teknis dilingkup DJPPI.

-oOo-

Editor: JDC, Pranata Humas, Setditjen PPI