Sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim, Kementerian LHK mendorong upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim  melalui ProKlim sehingga diharapkan berbagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK dan peningkatan ketahanan terhadap dampak negatif perubahan iklim dapat dilakukan mulai dari tingkat tapak.

Dalam refleksi akhir tahun 2023 di Auditorium Manggala Wanabhakti, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dhewanthi menyampaikan bahwa KLHK melakukan upaya peningkatan kapasitas ketahanan terhadap dampak-dampak negatif perubahan iklim melalui program yang disebut Proklim.

”Tahun 2023 ini kita juga mencatat merupakan era baru dari proklim di mana Program Kampung iklim bertransformasi menjadi Program Komunitas untuk Iklim, jadi tidak hanya di kampung tapi juga di semua tempat dan semua komunitas dapat berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim”, terang Laksmi.

”Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih mendorong seluruh pemangku kepentingan berkontribusi dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi ditingkat tapak.”, lanjut Laksmi.

Kesadaran terhadap pentingnya upaya adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak melalui ProKlim terlihat dari meningkatnya jumlah lokasi ProKlim pada Tahun 2023 yang diregistrasi dalam Sistem Registri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim yakni sebanyak 2.490 lokasi, yang tersebar di 36 provinsi pada 347 kabupaten/kota. Jumlah tersebut meningkat sebesar 128% dibandingkan dengan Tahun 2022. Demikian juga dari sisi institusi pendukung ProKlim meningkat dari 11 lembaga/dunia usaha pada Tahun 2022 menjadi 23 lembaga/dunia usaha pada Tahun 2023. 

Dari sisi penurunan emisi GRK, dari 598 lokasi yang dilakukan verifikasi pada Tahun 2023 diperoleh nilai potensi penurunan emisi GRK sebesar 343.534,43 ton CO2eq, yang diperhitungkan dari empat kegiatan ProKlim yakni kehutanan (39.119,83 ton CO2eq), pertanian (53.358,67 ton CO2eq), limbah (169.148,3 ton CO2eq) dan energi (81.907,63 ton CO2eq).

ProKlim merupakan bagian dari komitmen dan kontribusi Indonesia dalam upaya pengendalian perubahan iklim global khususnya peran dari Non-Party Stakeholder (NPS) sebagaimana tertuang dalam Glasgow Climate Pact dan dipertegas dalam Sharm el Sheik Implementation Plan sebagai hasil COP ke 27 yakni “Noting the importance of pursuing an approach to education that promotes a shift in lifestyles while fostering patterns of development and sustainability based on care, community and cooperation” (Memperhatikan pentingnya melakukan pendekatan terhadap pendidikan yang mendorong perubahan gaya hidup sambil mendorong pola pembangunan dan keberlanjutan berdasarkan kepedulian, komunitas, dan kerja sama).

Di tahun 2023, penghargaan ProKlim terdiri dari, 26 lokasi ProKlim Lestari; 55 ProKlim Utama penerima trophy, sertifikat dan insentif; 442 lokasi penerima Sertifikat Proklim Utama; 10 apresiasi Pembinaan Proklim Tingkat Provinsi 55 apresiasi Pembinaan Proklim Kabupaten/Kota, 23 lembaga/dunia usaha penerima Apresiasi Pendukung ProKlim.