DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

BPPIJBN- Balai PPI Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Balai PPI JBN) mendukung langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjelang puncak musim kemarau Tahun 2024. Langkah tersebut  dilakukan  dengan   menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Karhutla di Perum Perhutani Divisi Regional Jabar Banten (08/08/2024). Rapat ini dihadiri seluruh instansi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lingkup Provinsi Jabar yang terselenggara sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Tim Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dipimpin langsung oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 30 Juli 2024.

Rakor dihadiri secara langsung oleh Tenaga Ahli Menteri Bidang Pemulihan Daerah Aliran Sungai Citarum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jabar sekaligus merangkap Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar, Kepala Perhutani Divre Jabar Banten, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, perwakilan BPBD Provinsi Jabar, dan perwakilan BMKG.

Anang Sudarna selaku Tenaga Ahli Menteri KLHK sekaligus anggota tim supervisi menekankan beberapa hal penting, diantaranya karhutla harus ditangani secara serius, terutama dalam hal deteksi dini agar eskalasi karhutla dapat diredam dengan cepat terutama di kawasan konservasi. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengamanatkan bahwa wilayah konservasi jangan sampai tersentuh oleh api mengingat kawasan konservasi merupakan benteng terakhir kawasan hutan yang harus kita jaga.

”Selain itu, pelibatan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim yang diwakili oleh Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dilakukan mengingat karhutla menjadi faktor penyumbang emisi dan memberikan dampak terhadap perubahan iklim”, ujar Anang.

Diskusi pembelajaran terkait karhutla disampaikan oleh Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Dalam paparannya, beliau mengungkapkan saat ini kebakaran yang terjadi sebagian besar berada di lahan. Bahkan di tahun 2023, kejadian kebakaran lahan banyak terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Penanganan kebakaran TPA memberikan banyak pembelajaran agar dapat diadopsi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, salah satunya kolaborasi para pihak, strategi penanganan hingga manajemen konflik.

Kepala BPBD Jawa Barat menambahkan pentingnya SOP terkait kebencanaan secara umum maupun kejadian karhutla, agar dampak yang ditimbulkan dapat dikurangi sebanyak mungkin. Sesi ini ditutup dengan paparan BMKG untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat puncak musim kemarau di tahun 2024 terjadi pada bulan Agustus.

Sesi paparan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dodit Ardian Pancapana. Dodit mengungkapkan pentingnya rencana aksi pencegahan dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan maupun kebakaran lahan yang pernah terjadi di Jawa Barat. Dampak pasca kejadian karhutla di beberapa kawasan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) hingga TPA Sarimukti yang menimbulkan kerusakan lingkungan parah membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap agar kejadian tersebut tidak terulang lagi di waktu mendatang.

“Pola penanganan karhutla harus dilakukan menggunakan jaringan masyarakat yang lebih terstruktur. Tidak hanya mengandalkan teknologi tetapi juga perlu mengkombinasikan dengan jaringan masyarakat di tingkat tapak”, seru Dodit.

Acara ditutup dengan beberapa catatan tambahan yang disampaikan oleh moderator seperti Penggunaan media sosial yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk menjadi sarana dalam penyebarluasan informasi pencegahan karhutla hingga peningkatan kewaspadaan terutama kebakaran TPA, mengingat sebagian besar TPA di Jawa Barat masih menggunakan sistem open dumping. Kegiatan Rapat Koordinasi ini akan dilaporkan secara langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pendampingan dari Tim Supervisi Pengendalian Karhutla di Provinsi Jawa Barat.

-oOo-

Kehumasan BPPI Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Hari Sudrajat

Hendra Hasan

Farhan Fauzan

Ed. JDC