DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
DITJEN PPI-UNILAK BERSINERGI UNTUK CAPAI TARGET PROKLIM
RIAU (Setditjen PPI) – Sinergi antara Pemerintah dan Universitas untuk mencapai target Program Kampung Iklim (Proklim) terwujud dengan sangat baik antara Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) dan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Lancang Kuning (UNILAK), Riau dengan diadakannya Workshop bertema ”Melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM) Wujudkan Kolaborasi Multi Pihak untuk Pencapaian NDC di Tingkat Tapak” 26-27 Februari 2024, di Grand Zuri Pekanbaru. Workshop tersebut terselenggara berkat fasilitasi Hanns Seidel Foundation (HSF).
Workshop dua hari tersebut dibuka oleh Wakil Rektor II UNILAK Dr Jeni Wardi SE AK CA, Setditjen PPI KLHK Agus Rusly, SPi, MSi, Resident Representative HSF Julia Berger, dan Dekan FIA Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA.
”UNILAK sangat memperhatikan kegiatan lingkungan, seperti Proklim dan bank sampah serta bekerja sama secara aktif dengan Pemerintah, Perusahaan dan lain-lain, terang Jeni.
”Workshop ini merupakan bukti keseriusan UNILAK dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan. Kita harus terus berkolaborasi dan bersinergi baik termasuk dengan ormas seperti NU dan Muhammadiyah agar penerima manfaat dan program lingkungan ini makin luas dan bermanfaat”, lanjut Jeni.
Jeni menambahkan bahwa Unilak saat ini telah melakukan pendampingan lebih dari 80 bank Sampah di Provinsi Riau yang tersebar lebih dari 5 Kabupaten/Kota dan dikelola oleh berbagai lembaga, seperti sekolah, pesantren, kelompok masyarakat, dan lain-lain.
Menyambung sambutan Wakil Rektor II UNILAK, Agus menyampaikan bahwa saat ini indonesia bersama dengan Para Pihak (party) di PBB sepakat untuk menjaga agar suhu bumi tidak naik melebihi 1,5 derajat celcius, ini dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana yang berbahaya bagi umat manusia. Indonesia sendiri rentan terhadap perubahan iklim, data BNPB menyebutkan di tahun 2023 terdapat 4.940 kejadian bencana, naik dari 2022 (3.825)”, ujar Agus.
”Di tahun 2022 total emisi gas rumah kaca 1,50 juta ton CO2e (CO2 ekuivalen), 55 persen berasal dari sektor energi dan 17% dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). KLHK bersama para pihak akan mengawal proses pencapaian target NDC, termasuk Proklim, dan hal tersebut membutuhkan dukungan semua pihak termasuk akademisi”, imbuh Agus.
Agus menambahkan bahwa ProKlim dikembangkan sejak tahun 2012 dan terus diperkuat sebagai program strategi pengendalian perubahan iklim. Penguatan ProKlim, menjadi amanat Presiden Jokowi Widodo tentang perlunya memobilisasi potensi masyarakat di tingkat tapak dalam pengendalian perubahan iklim.
”KLHK menargetkan akan ada 20.000 kampung ProKlim hingga tahun 2024 mendatang. ProKlim menjadi jembatan untuk menerjemahkan kebijakan pengendalian perubahan iklim pada aksi konkret di tingkat tapak dan bagian pendekatan inovatif dari skema kemitraan publik-swasta dalam pengendalian perubahan iklim”, jelas Agus.
Dilansir dari Laman KLHK Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) komitmen pengurangan emisi GRK (Nationally Determined Contributions/NDC) Indonesia mengakui besarnya peran multi pihak dalam pengendalian perubahan iklim. Salah satu program yang dikembangkan untuk menjalin kemitraan multi pihak dalam pengendalian perubahan iklim dari berbagai tingkatan mulai dari Nasional hingga di tingkat tapak adalah Program Kampung Iklim (ProKlim).
Workshop diisi dengan berbagai materi seperti Kebijakan Pengembangan Proklim dalam upaya pencapaian NDC Indonesia di Tingkat Tapak, Praktek-praktek terbaik kontribusi Proklim dalam pencapaian NDC, Tata Kelola Sampah dan Dampaknya terhadap Pengembangan ProKlim, Peran universitas dalam pengendalian perubahan iklim di Riau, dan ditutup dengan materi mengenai Peran Balai PPI Dalam Pendampingan Proklim, dan pegendalian Perubahan Iklim Provinsi Riau.
Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 80 orang yang berasal dari organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama Riau, mahasiswa lingkungan dari berbagai perguruan tinggi di Riau, Pertamina Hulu Rokan, RAPP, Sinar Mas, NGO, DLHK Kabupaten Siak, Bengkalis, Pekanbaru,dll.
-oOo-
(IM- editor: JDC Pranata Humas Setditjen PPI)