Sejak tahun 2019 luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sulawesi Utara menunjukan tren penurunan. Menurunnya luas karhutla merupakan hasil dari upaya bersama para pihak yang bersinergi mewujudkan efektivitas pengendalian karhutla di Sulawesi Utara. 

Pada Rapat Koordinasi (rakor) Pengendalian Karhutla Tingkat Provinsi Sulawesi Utara di Manado (6/10/2023) disampaikan data luas karhutla Sulawesi Utara tahun 2019 seluas 4.574 hektar, 2020 menurun menjadi 177 hektar, 2021 seluas 579 hektar, 2022 seluas 469 ha, dan pada tahun 2023 sampai dengan Agustus seluas 229,04 hektar.

Saat membuka rakor, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Steve Kepel menyampaikan bahwa banyak sendi kehidupan kita yang terpengaruh akibat dampak El Nino. Dampak yang dirasakan seperti karhutla sebaiknya diefektifkan dengan kerja kolaboratif. Adanya sinergitas akan mewujudkan efektifitas dalam pengendalian karhutla.

“Dampak El Nino yang dirasakan langsung yaitu pertama gagal panen dan kedua adalah karhutla. Karhutla dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan di antaranya adalah musnahnya flora-fauna dan keanekaragaman hayati. Dalam skala Masyarakat berpengaruh terhadap kesehatan pernafasan karena kualitas udara yang buruk akibat asap karhutla,” terang Steve.

Steve mengharapkan adanya dukungan untuk Pemprov Sulawesi Utara terutama peralatan penanggulangan karhutla. Bantuan ini akan lebih mengefektifkan upaya pengendalian karhutla. Sehingga dengan tersedianya peralatan tentunya akan menambah semangat tim di lapangan.

Sementara itu, Ketua Tim Supervisi Pengendalian Karhutla KLHK untuk Provinsi Sulawesi Utara, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi, Haruni Krisnawati dalam sambutannya pada rakor menyampaikan apresiasi atas usaha dan keterlibatan seluruh pihak di Provinsi Sulawesi Utara dalam pengendalian karhutla pada empat tahun terakhir, sehingga karhutla di Provinsi Sulawesi Utara relatif terkendali.

"Namun kita tidak boleh lengah dengan karhutla pada 2023. Sebagaimana menurut BMKG bahwa El Nino  pada semester dua tahun 2023 ini berpotensi berlanjut hingga 2024," ujar Haruni.

Haruni meminta kepada semua pihak di Provinsi Sulawesi Utara agar dapat mengambil langkah konkrit dan menyelesaikan hambatan yang ada dalam pengendalian  karhutla.

"Semua pihak agar memperkuat sinergi dalam menghadapi meningkatnya potensi karhutla dengan melaksanakan arahan Presiden RI tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan," ajak Haruni.

Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara di Manado dilaksanakan dalam rangka percepatan upaya pengendalian karhutla sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK.502/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Tim Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023, termasuk salah satunya di Provinsi Sulawesi Utara.