DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

SETDITJENPPI- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) melakukan penandatanganan kerja sama ”Proyek Penguatan Kapasitas Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan untuk Adaptasi Berbasis Ekosistem terhadap Perubahan Iklim” di Bali (03/09/2024). Proyek ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dari perspektif Adaptasi berbasis Ekosistem (EbA), sehingga dapat meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir Indonesia.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Noer Adi Wardojo dan Kepala Perwakilan Kantor JICA Indonesia, Takeda Sachiko.

”EbA adalah pendekatan integral yang memanfaatkan berbagai jasa ekosistem, untuk melindungi masyarakat yang rentan dari kejadian cuaca ekstrem yang disebabkan oleh perubahan iklim, dan membantu masyarakat untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim”, terang Noer.

Selain itu EbA juga memberikan berbagai manfaat bagi kesejahteraan manusia, seperti makanan dan mata pencaharian, dan juga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). EbA di kawasan mangrove pesisir tidak hanya mencegah abrasi pantai dan banjir akibat kenaikan permukaan.

Proyek tersebut memiliki tiga kegiatan, yaitu 1) melestarikan dan merestorasi mangrove sambil memperkuat ketahanan masyarakat pesisir, 2) mengupayakan restorasi yang dilengkapi dengan pekerjaan hidrologi untuk membangun kembali aliran pasang surut dan memungkinkan benih mangrove dari hutan bakau di dekatnya untuk menyebar, dan 3) mekanisme insentif untuk memastikan keterlibatan dan partisipasi masyarakat/pemangku kepentingan lokal.

”Ekosistem mangrove memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, termasuk penyediaan sumber daya perikanan, pengurangan risiko bencana, dan perlindungan garis pantai”, ujar Noer.

”Hutan mangrove menyimpan karbon yang jauh lebih tinggi (sekitar 3,14 miliar Cton), terutama di bawah permukaan tanah daripada hutan terestrial dan lebih efektif mengurangi ketinggian tsunami daripada pohon-pohon yang lebih tua, jelas Noer.

Indonesia sebagai negara dengan kawasan hutan mangrove terluas di dunia telah melakukan berbagai upaya konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove, termasuk target restorasi seluas 600.000 hektar hutan mangrove pada tahun 2024, yang merupakan salah satu upaya yang diprioritaskan dalam mencapai target iklim yang telah ditetapkan dalam kebijakan nasional.

Namun, untuk mengatasi tantangan yang semakin meningkat akibat perubahan iklim, diperlukan upaya dan dukungan lebih lanjut untuk memperkuat pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dari perspektif Adaptasi Berbasis Ekosistem (EbA).

Hasil dari proyek ini selanjutnya diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan nasional tentang adaptasi, seperti dimasukkannya EbA ke dalam Nationally Determined Contributions (NDC), dan juga instrumen kebijakan internasional. (JDC)